SLN.com, JAKARTA– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan pemerintah Indonesia memicu berbagai tanggapan di media sosial. Sejumlah warganet menyoroti kesiapan infrastruktur sekolah, standar gizi, dan mekanisme pengawasan.
Menurut laporan The State of School Feeding Worldwide 2022 dari World Food Programme (WFP), sekitar 418 juta anak di dunia menerima makanan sekolah pada tahun tersebut.
Di Jepang, program kyushoku (makan siang sekolah) berjalan sejak akhir abad ke-19 dan diatur melalui Undang-Undang Makan Sekolah 1954. Kementerian Pendidikan Jepang menetapkan standar: setiap sekolah memiliki dapur sesuai ketentuan, prosedur higienitas, serta pengawasan oleh ahli gizi di tingkat distrik.
Brasil menerapkan Program Nasional Pemberian Makanan Sekolah (PNAE) yang mewajibkan minimal 30 persen bahan baku dibeli dari petani lokal atau kelompok mereka. Regulasi federal mengatur hal ini, dengan pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Di Indonesia, sejumlah sekolah belum memiliki dapur permanen sehingga distribusi makanan bergantung pada katering eksternal. Proses pengadaan dilakukan melalui tender.
Perbandingan tersebut menunjukkan perbedaan dalam infrastruktur, rantai pasok, dan mekanisme pengawasan antarnegara. Di Indonesia, Badan Gizi Nasional (BGN) membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk mendukung distribusi langsung.
Program MBG menargetkan puluhan juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan target mencapai 82,9 juta penerima pada akhir 2026.
