SLN.com, Jakarta – Pemulihan infrastruktur perdagangan di Sumatra menunjukkan progres signifikan. Budi Santoso mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Februari 2026, sebanyak 91,75 persen pasar rakyat terdampak bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh telah kembali beroperasi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra pada Rabu (18/2) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Menurut Mendag, percepatan reaktivasi pasar rakyat menjadi fondasi penting dalam menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat. Pasar rakyat dinilai bukan sekadar pusat transaksi, tetapi juga penggerak utama aktivitas ekonomi daerah, terutama bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil.
Berdasarkan pendataan pemerintah, total terdapat 194 pasar rakyat dan 18.065 pedagang terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 95 pasar mengalami kerusakan ringan, 41 rusak sedang, dan 58 rusak berat. Hingga kini, 178 pasar telah kembali beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap pemulihan, terutama di wilayah Aceh.
Tak hanya pasar tradisional, sektor ritel modern juga menunjukkan tren pemulihan yang positif. Data bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat 383 gerai terdampak, dan 96 persen atau 368 gerai telah kembali beroperasi normal. Pemerintah menargetkan seluruh gerai pulih sepenuhnya pada akhir Februari 2026.
Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian Perdagangan melakukan pendataan melalui sistem Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menggelar aksi bersih pasar lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta menyalurkan 100 unit tenda darurat bagi pedagang terdampak. Selain itu, usulan anggaran revitalisasi pasar juga telah diajukan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, stabilitas harga bahan pokok menjadi perhatian utama pemerintah. Di Sumatra Utara, harga kebutuhan pokok tercatat stabil dan berada di bawah rata-rata nasional. Produk minyak goreng rakyat MINYAKITA juga dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga turut menjaga daya beli masyarakat.
Sementara di Sumatra Barat, harga kebutuhan pokok relatif stabil, meski terdapat potensi kenaikan harga pada komoditas cabai, daging ayam, dan daging sapi menjelang Ramadan akibat peningkatan permintaan.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga, Kemendag memperkuat koordinasi distribusi dan pasokan bersama ID FOOD dan Perum Bulog. Langkah ini dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan distribusi berjalan lancar di wilayah terdampak.
Dengan percepatan pemulihan pasar dan penguatan stabilitas pasokan, pemerintah optimistis ekonomi lokal di Sumatra dapat kembali tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. (red)
