SLN.com, Jakarta– Ruang-ruang diskusi kampus pada dekade awal Orde Baru, percakapan tentang bangsa, iman, dan tanggung jawab sosial kerap berlangsung panjang. Dari perbincangan semacam itulah sejumlah intelektual Kristen merumuskan pentingnya sebuah wadah bersama. Nama yang kemudian dipilih adalah Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia, atau PIKI.
Organisasi ini berdiri dalam konteks Indonesia yang sedang menata ulang arah pembangunan. Arsip organisasi dan sejumlah catatan yang dirangkum dalam publikasi internal PIKI menyebutkan bahwa pendiriannya ditujukan untuk menghimpun kaum cendekia Kristen akademisi, profesional, dan pemikir agar terlibat aktif dalam isu pendidikan, sosial, hukum, dan kebangsaan.
Pada era 1970–1980-an, ketika pembangunan menjadi agenda utama negara, organisasi-organisasi intelektual berbasis profesi dan agama berkembang sebagai ruang diskusi dan pertukaran gagasan. Dalam kajian Leo Suryadinata, State and Society in Indonesia (ISEAS, 1993), kelompok-kelompok masyarakat sipil semacam ini dicatat sebagai bagian dari dinamika relasi antara negara dan masyarakat.
PIKI bergerak melalui seminar, lokakarya, dan forum ilmiah. Topik yang dibahas beragam, dari pendidikan hingga etika publik. Fokusnya bukan pada aktivitas liturgis, melainkan pada kontribusi pemikiran di ruang publik.
Memasuki 1998, perubahan politik nasional membawa babak baru. Reformasi membuka ruang kebebasan berpendapat dan berserikat. Data Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan peningkatan jumlah organisasi kemasyarakatan setelah periode tersebut. Dalam lanskap yang lebih terbuka itu, organisasi intelektual termasuk PIKI menyelenggarakan diskusi publik dan menyampaikan pandangan terkait isu demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia.
Robert W. Hefner dalam Civil Islam (Princeton University Press, 2000) menggambarkan bagaimana organisasi sosial-keagamaan di Indonesia berperan dalam membentuk masyarakat sipil modern. Fenomena serupa juga tampak pada organisasi intelektual Kristen yang menempatkan iman dan ilmu dalam percakapan kebangsaan.
Seiring perkembangan teknologi dan perubahan sosial, pola kerja organisasi turut beradaptasi. Forum yang dahulu berlangsung di aula kampus kini merambah ruang digital. Diskursus yang semula terbatas pada lingkup tertentu kini dapat diakses lebih luas.
Menjelang Kongres PIKI VII pada 2026, organisasi ini kembali memasuki fase konsolidasi. Kongres dijadwalkan menjadi forum evaluasi program sekaligus perumusan agenda baru menghadapi tantangan pendidikan, transformasi digital, dan kohesi sosial.
Sejarah PIKI menunjukkan satu pola yang berulang, hadir sebagai ruang pertemuan gagasan pada setiap fase perubahan nasional. Dari ruang diskusi kampus hingga forum kebijakan publik, organisasi ini bergerak mengikuti irama zaman.
Kongres 2026 bukan sekadar agenda rutin lima tahunan. Ia menjadi penanda kesinambungan perjalanan sebuah komunitas intelektual yang sejak awal berdiri menempatkan pikiran sebagai bagian dari tanggung jawab kebangsaan.
