SLN.com– YBR, 10 tahun, ditemukan meninggal dunia di Desa Batajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Dalam secarik kertas yang ditinggalkannya, anak itu menulis kegundahan karena tak memiliki uang untuk membeli buku dan pulpen. Nilainya sekitar sepuluh ribu rupiah. Ibunya, Maria Goreti Te’a, 47 tahun, buruh serabutan dengan lima anak, mengaku tak sanggup memenuhi permintaan tersebut.
Peristiwa itu segera menyebar luas di media sosial dan memicu simpati publik. Namun kematian YBR membuka persoalan yang lebih mendasar, rapuhnya perlindungan sosial bagi anak dan kegagalan negara menjamin keamanan manusia pada tingkat paling elementer.
Guru Besar Universitas Kristen Indonesia, Prof. Angel Damayanti, menilai kasus ini tidak bisa dibaca semata sebagai tragedi keluarga miskin. Dalam sebuah siaran radio beberapa waktu lalu, ia menyebut kematian anak akibat tekanan ekonomi sebagai bentuk ancaman nonmiliter yang nyata. “Ketika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, yang terancam bukan hanya individu, tetapi masa depan bangsa,” ujarnya. Dalam perspektif keamanan manusia, negara berkewajiban melindungi warga dari kerentanan ekonomi, sosial, dan psikologis yang dapat berujung pada hilangnya nyawa.
Ironi muncul karena YBR tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan pendidikan yang dirancang untuk mencegah anak putus sekolah akibat kemiskinan. Fakta bahwa program tersebut tidak mampu mencegah tragedi ini menunjukkan adanya celah serius dalam efektivitas kebijakan. Bantuan administratif tidak selalu menjangkau kondisi riil keluarga penerima, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Kondisi keluarga YBR mencerminkan kemiskinan yang bersifat multidimensi. Kekurangan materi berkelindan dengan tekanan psikologis dan keterasingan sosial. Anak-anak dari keluarga miskin kerap berada di posisi marginal, rentan terhadap perundungan, memendam rasa rendah diri, serta minim ruang aman untuk menyampaikan tekanan batin. Akumulasi beban tersebut kerap meledak oleh pemicu yang tampak sepele bagi orang dewasa, tetapi menentukan bagi seorang anak.
Data nasional memperlihatkan bahwa kasus di Ngada bukan peristiwa tunggal. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut angka bunuh diri anak di Indonesia berada pada situasi darurat dan termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Persoalan ini diperparah oleh sistem pendataan yang belum terintegrasi secara nasional, sehingga angka resmi diduga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
Dalam konteks ini, Prof. Angel juga mendorong keterlibatan aktif lembaga keagamaan dan tokoh umat. Menurut dia, gereja dan institusi keagamaan lain perlu mengambil peran nyata di tengah kerentanan sosial. Peran tersebut, kata Prof. Angel, tidak cukup berhenti pada pemberian kekuatan rohani, tetapi juga menyentuh kebutuhan mendasar umat dan warga sekitar, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dari keluarga miskin. Di banyak wilayah, lembaga keagamaan kerap menjadi struktur sosial terdekat yang memiliki daya jangkau lebih cepat dibandingkan institusi negara.
Prof. Angel menekankan pentingnya penanganan yang bersifat preventif dan kolektif. Pendekatan berbasis komunitas dinilai krusial untuk mendeteksi risiko sejak dini, termasuk melalui penguatan kelurahan siaga sehat jiwa, pelatihan kader kesehatan mental, serta optimalisasi peran puskesmas sebagai layanan terdepan yang mudah diakses dan minim stigma. Kolaborasi antara negara, komunitas lokal, dan aktor keagamaan dipandang perlu untuk menutup celah kerentanan.
Kematian YBR menjadi penanda dari ancaman yang kerap luput dari perhatian, ancaman terhadap keamanan manusia yang tumbuh perlahan dari kemiskinan ekstrem, distribusi bantuan yang tidak efektif, serta absennya jejaring dukungan sosial yang memadai. Ancaman ini tidak datang dari luar, melainkan lahir dari dalam sistem itu sendiri. Jika dibiarkan, ia akan terus menggerogoti fondasi sosial dan masa depan bangsa. -(NI)-