suaralintasnusantara.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN di akhir tahun 2025 dapat menembus angka 98%. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Dalam paparannya, Menteri Nusron melaporkan progres realisasi anggaran hingga November 2025. Berdasarkan DIPA 2025, alokasi anggaran setelah penyesuaian blokir efisiensi menghasilkan pagu efektif sebesar Rp6,39 triliun. Hingga Triwulan III, realisasi anggaran telah mencapai Rp4,79 triliun atau 75,01% dari total pagu efektif.
“Kami memproyeksikan bahwa pada akhir tahun, realisasi anggaran kemungkinan besar dapat mencapai angka 98%,” ujar Nusron Wahid. Ia menegaskan bahwa pencapaian tersebut membutuhkan kerja keras, koordinasi, dan komitmen seluruh jajaran, serta dukungan penuh dari Komisi II DPR RI.
Nusron juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan Komisi II, yang menurutnya sangat membantu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. “Dukungan dan pengawasan Komisi II memberikan dorongan bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Menteri ATR/BPN agar terus memantau kinerja seluruh unit pelaksana program. Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis evaluasi menyeluruh dari capaian hingga Triwulan III untuk memaksimalkan kinerja di akhir tahun.
“Kami berharap capaian kinerja dapat dioptimalkan hingga 100% pada akhir tahun 2025. Program prioritas juga harus dipastikan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Zulfikar.
Raker dan RDP ini turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta pimpinan dari berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dengan program-program strategis reformasi agraria dan pelayanan pertanahan.
