suaralintasnusantara.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa data harga barang kebutuhan pokok (bapok) yang akurat dan kredibel merupakan fondasi utama stabilitas harga nasional sekaligus penentu keberhasilan pengendalian inflasi. Data tersebut, menurutnya, menjadi rujukan vital pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat dan berorientasi pada Indonesia maju.
Hal itu disampaikan Mendag Busan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok bertema “Kolaborasi dan Sinergi: Data Kredibel untuk Indonesia Maju” yang digelar pada 20—21 November 2025 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 400 peserta, terdiri atas kepala dinas perdagangan dari seluruh Indonesia serta para kontributor Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), baik secara luring maupun daring. Hadir pula Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
“Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci. Tanpa kredibilitas data, kebijakan tidak akan tepat sasaran. Kita ingin seluruh proses pemantauan harga lebih terintegrasi, cepat, dan responsif,” tegas Mendag Busan.
Ia menambahkan bahwa Kemendag terus memperkuat standar pelaporan yang seragam, peningkatan kompetensi kontributor di daerah, serta digitalisasi dalam pencatatan harga di pasar rakyat. Integritas data, katanya, menjadi tanggung jawab bersama pusat dan daerah dalam menghadapi potensi gejolak harga. Mendag Busan juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi, termasuk dengan BPS, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Ia menyebut data SP2KP telah digunakan dalam 142 rapat pengendalian inflasi sebagai panduan penanganan distribusi dan harga pangan.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal S. Shofwan, melaporkan bahwa SP2KP kini melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93 persen. Capaian ini, ujarnya, menjadi bukti efektivitas kerja sama pusat dan daerah. Iqbal menegaskan bahwa tantangan berikutnya mencakup peningkatan kualitas data, penguatan SDM pemantau harga, serta integrasi menuju satu data nasional. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen menjaga SP2KP tetap kredibel sebagai instrumen utama pengendalian pasokan dan stabilitas harga bapok.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Kemendag dan BPS yang berhasil menghasilkan data yang akurat dan tepat waktu. Ia menjelaskan bahwa BPS memanfaatkan data SP2KP setiap minggu untuk menghitung Indeks Perkembangan Harga (IPH), yang menjadi acuan utama dalam rapat inflasi mingguan.
Wali Kota Muhammad Farhan turut menyampaikan apresiasi terhadap sinergi tersebut. Ia menegaskan bahwa data yang kredibel turut memperkuat langkah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi barang, menjaga kualitas pangan, dan mengendalikan inflasi. “Melalui kolaborasi, Kota Bandung terus memastikan distribusi barang berjalan lancar, kualitas pangan terjaga, serta inflasi tetap terkendali,” kata Farhan.
Pembukaan Rakernas turut diisi pemberian penghargaan kepada 18 kontributor pemantau harga dari berbagai daerah. Penghargaan juga diberikan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) berprestasi, yaitu Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga akurasi data yang disampaikan ke pemerintah.
Faisal, kontributor penerima penghargaan asal Kendari, mengungkapkan bahwa setiap pagi ia turun ke pasar untuk mencatat harga komoditas mulai dari beras hingga berbagai sayuran dan sembilan bahan pokok utama. Ia mengapresiasi koordinasi dengan dinas terkait namun berharap adanya dukungan tambahan agar para petugas dapat bekerja lebih optimal. Sementara itu, Haddidjah Mardjirima, kontributor asal Maluku Tengah, menjelaskan bahwa dirinya melakukan pemantauan setiap hari kerja di Pasar Binaya, memastikan data dapat diproses sebelum pukul 10.00 WIT. Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan pedagang demi menjaga akurasi data.
“Kontribusi para pemantau harga sangat penting, apalagi data SP2KP sering menjadi rujukan langsung dalam verifikasi lapangan oleh berbagai dinas. Dengan konsistensi pemantauan lima hari kerja dan tingginya kepercayaan terhadap data yang mereka hasilkan, diharapkan kontribusi para petugas lapangan dapat semakin dihargai dan didukung,” ujar Haddidjah.
Rakernas juga menjadi momentum peluncuran Kelas Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting melalui platform e-learning kudagang.kemendag.go.id. Program ini menyediakan pembelajaran fleksibel bagi para kontributor, mencakup materi seperti urgensi data pantauan, perencanaan survei, metodologi pemilihan komoditas, penentuan responden, hingga etika dan integritas pemantauan. (red)
