suaralintasnusantara.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi bagian dari Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk untuk memastikan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan efektif dan tepat sasaran. Dalam satgas ini, Kementerian ATR/BPN memegang peran penting dalam percepatan implementasi program, penyelesaian hambatan (debottlenecking), serta penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa capai 700 RDTR,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat menghadiri Rapat Pimpinan Satgas P2SP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Satgas P2SP dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 Oktober 2025, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini dibagi ke dalam tiga kelompok kerja (Pokja) dengan fokus tugas masing-masing.
Selain mempercepat penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN juga menekankan pentingnya integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Menteri Nusron menyampaikan bahwa digitalisasi melalui OSS menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mendorong kemudahan investasi di daerah.
“Dari 668 RDTR yang sudah selesai, belum semuanya terintegrasi ke dalam OSS. Ini menjadi PR kami dan insyaallah saya komit. Dua bulan ke depan akan saya dorong agar seluruh RDTR yang belum masuk OSS segera ditindaklanjuti,” tegas Menteri Nusron.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat realisasi program strategis. “Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron, sesuai arahan presiden. Pembicaraan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron Wahid turut didampingi oleh Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuke Harniati, bersama sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait. Keterlibatan aktif Kementerian ATR/BPN dalam Satgas P2SP menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinkronisasi tata ruang dan investasi nasional, demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (red)
