suaralintasnusantara.com — Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memimpin Delegasi Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-4 (APEC SRMM) yang berlangsung di Incheon, Korea Selatan, pada 22–23 Oktober 2025.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk menegaskan komitmen bersama dalam pelaksanaan agenda reformasi struktural periode 2021–2025 serta merumuskan strategi baru untuk periode 2026–2030.
“APEC menegaskan reformasi struktural sebagai kunci utama mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan di kawasan,” ujar Wamendag Roro. Ia menambahkan, reformasi ini juga vital untuk memperkuat daya saing kawasan di tengah tantangan global, kemajuan teknologi, dan perubahan demografi.
Agenda reformasi ini sejalan dengan APEC Putrajaya Vision 2040 dan Aotearoa Plan of Action, yang menargetkan pembentukan komunitas Asia-Pasifik yang terbuka, dinamis, tangguh, dan damai pada 2040. Seluruh upaya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lintas generasi.
Dalam pertemuan tersebut, para menteri mencatat kemajuan signifikan dari pelaksanaan Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR) 2021–2025. Namun, mereka juga mengidentifikasi hambatan struktural yang masih perlu diatasi, seperti ketidaksinkronan regulasi yang menghambat konektivitas, inovasi, dan kesejahteraan kawasan.
Sebagai tindak lanjut, para menteri menyepakati Strengthened and Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (SEAASR) 2026–2030, yang akan menjadi panduan strategis untuk lima tahun mendatang. SEAASR mengusung empat pilar utama:
-
Menciptakan persaingan yang adil dan berorientasi pasar
-
Membangun lingkungan usaha yang kondusif
-
Mendorong inovasi dan digitalisasi
-
Memberdayakan masyarakat untuk potensi ekonomi inklusif dan berkelanjutan
Wamendag Roro juga menekankan pentingnya peningkatan implementasi dan evaluasi reformasi, pengembangan kapasitas, serta penguatan kesadaran publik lewat kolaborasi dengan sektor swasta.
Para menteri juga mengesahkan Fourth APEC Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan 2026–2035, dengan target peningkatan efisiensi pasar dan kemudahan berusaha sebesar 20 persen di lima area prioritas. Selain itu, mereka mendorong penerapan Good Regulatory Practices (GRP) agar regulasi lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap inovasi teknologi.
Pertemuan ini turut menyoroti peran sektor jasa sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi kawasan melalui APEC Services Competitiveness Roadmap (ASCR) 2016–2025, dan memperkuat perlindungan sosial serta akses layanan dasar bagi masyarakat.
Pertemuan dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi serta Keuangan Korea Selatan, Koo Yun Cheol, dengan tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper”. (red)
