suaralintasnusantara.com – Di tengah lanskap politik Indonesia yang kerap diwarnai isu intoleransi, sebuah wacana kerap mengemuka: perlukah partai politik berbasis identitas Kristen didirikan? Gagasan ini lahir dari rasa khawatir yang sah. Laporan Setara Institute (2023) mencatat 200 pelanggaran kebebasan beragama pada tahun lalu, di mana kelompok minoritas, termasuk Kristen, sering menjadi korban. Dalam situasi seperti ini, kehadiran partai yang secara khusus membela kepentingan mereka seolah menjadi jawaban yang logis.
Di atas kertas, kekuatannya tampak nyata. Basis pemilihnya potensial, mencapai 20,5 juta jiwa atau 7,4% populasi menurut data BPS 2022. Jaringan gereja dan organisasi yang solid bisa menjadi mesin politik yang efektif. Partai semacam ini juga akan memiliki kejelasan agenda: memperjuangkan kebebasan beragama, kesetaraan anggaran, dan pemberantasan diskriminasi tanpa terdistraksi. Ia akan menjadi pernyataan simbolik bahwa komunitas Kristen adalah kekuatan yang harus diperhitungkan.
Namun, di balik kekuatan itu, tersembunyi jurang kelemahan yang dalam. Umat Kristen Indonesia bukanlah monolit. Mereka terpecah dalam ratusan denominasi, tersebar di Indonesia dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan umat Kristen di Papua tentang Otonomi Khusus, misalnya, sangatlah berbeda dengan urusan jemaat perkotaan di Jawa. Memersatukan keragaman ini dalam satu partai tunggal ibarat merangkai mutiara dengan benang yang rapuh, rentan pecah oleh konflik internal.
Tantangan berikutnya adalah batas elektoral yang nyata. Dengan basis maksimal teoretis di angka 7-10%, partai ini akan kesulitan menjadi kekuatan besar. Sejarah membuktikan, partai berbasis agama non-Islam kerap kesulitan menembus ambang batas parlemen. Dalam Pemilu 2019, Partai Perindo yang inklusif pun hanya meraih 2,67%. Akibatnya, partai ini berisiko terjebak menjadi “political token” sekadar pelengkap dalam koalisi besar yang suaranya ditukar dengan konsesi politik sempit, alih-alih menjadi agen perubahan substantif.
Lalu, bagaimana dengan peluang dan ancamannya? Di satu sisi, meningkatnya intoleransi justru menjadi alasan kuat (raison d’être) bagi partai ini untuk lahir. Kegagalan partai arus utama menangani isu ini membuka “celah politik” yang bisa dimanfaatkan. Peluang membangun aliansi dengan kelompok minoritas lain dan masyarakat sipil juga terbuka lebar.
Namun, ancamannya tidak main-main. Kehadiran partai berbasis agama Kristen berpotensi memicu reaksi balasan, mempertajam polarisasi, dan justru memperburuk iklim intoleransi yang hendak diperbaiki. Iklim ini tergambar dari menurunnya skor “kebebasan sipil” dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2022.
Selain itu, partai ini harus bersaing dengan kader-kader Kristen mapan di partai nasionalis seperti PDI-P dan Golkar, yang sudah memiliki akses dan legitimasi.
Yang tak kalah penting, partai ini harus berhadapan dengan realitas pemilih muda. Survei LSI Denny JA (2023) menunjukkan concern utama mereka adalah ekonomi (45,8%) dan korupsi (17,5%), bukan politik identitas. Partai berbasis agama berisiko dianggap tidak relevan oleh generasi yang justru menentukan masa depan ini.
Lantas, apa jalan terbaik?
Analisis ini mengarah pada satu kesimpulan strategis: mendirikan partai Kristen adalah langkah berisiko tinggi dengan hasil yang terbatas, bahkan berpotensi kontra-produktif. Energi dan sumber daya seyogianya dialihkan ke strategi yang lebih cerdas dan berkelanjutan.
Pertama, memperkuat kaderisasi di dalam partai-partai nasionalis yang sudah mapan. Dengan memiliki kader yang kuat dan strategis di dalam sistem, daya tawar komunitas Kristen justru bisa lebih efektif.
Kedua, membangun gerakan masyarakat sipil yang vokal, melalui organisasi Kristen atau Aras Gereja, untuk melakukan advokasi langsung dan judicial review terhadap kebijakan diskriminatif.
Ketiga, dan ini yang terpenting, membangun aliansi lintas identitas. Perjuangan kebebasan beragama dan kesetaraan harus dinaikkan levelnya dari isu sektoral menjadi isu konstitusional dan HAM untuk semua warga negara. Pendekatan inilah yang lebih selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika dan berpotensi membawa perubahan yang lebih substantif dan inklusif bagi seluruh anak bangsa.
Pada akhirnya, kekuatan sejati bukanlah pada terkonsentrasinya suara dalam satu partai, tetapi pada tersebarnya pengaruh di seluruh lini kekuasaan, didukung oleh solidaritas luas yang melampaui sekat-sekat identitas.
Penulis : Nick Irwan
Pengurus Pusat Pewarna Indonesia, Dept. Advokasi dan Litbang
