suaralintasnusantara.com – Di tengah meningkatnya gelombang demonstrasi dan kericuhan yang merebak di sejumlah daerah, para tokoh lintas iman dan tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) tampil menyuarakan seruan moral.
Mereka menekankan pentingnya penghentian kekerasan, pemulihan kepercayaan rakyat, serta penegakan demokrasi berlandaskan kemanusiaan.
Pesan kebangsaan tersebut dibacakan dalam konferensi pers di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025), yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo, Franz Magnis Suseno, Pdt. Gomar Gultom, Romo Agustinus Setyo Wibowo, Lukman Hakim Saifuddin, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode Muhammad Syarif, dan Ery Seda.
Ibu Sinta Nuriyah menyampaikan keprihatinannya atas kondisi bangsa.
“Beberapa hari ini bangsa kita dihadapkan pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Rakyat marah pada ketidakadilan, demonstrasi tak kunjung henti, aparat keamanan melakukan kekerasan berlebihan, diikuti penjarahan. Kebijakan para pemimpin harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya,” ujarnya.
Pesan kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa kemudian dibacakan oleh Alissa Qotrunnada Wahid, yang berisi lima poin utama:
1. Kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat haruslah menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan negara dalam mengelola kehidupan kebangsaan kita. Hentikan segala tindak kekerasan dan represifitas dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.
2. Rakyat murka karena menyaksikan sebagian elit penguasa baik eksekutif, legislatif, yudikatif serta aparat penegak hukum yang tidak sensitif dan berempati kepada beban rakyat yang terus membesar. Karenanya, Kepala Negara harus secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasar nilai etika, kebersahajaan, dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan (trust) masyarakat luas yang hilang, dengan cara :
– Memerintahkan Kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya.
– Menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan menegakkan keadilan ekonomi serta melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel dan tidak ugal – ugalan.
– Menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat public yang berlebihan sehingga memboroskan keuangan negara serta memastikan prinsip transparansikekayaan penyelenggara negara berjalan.
– Seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras melakukan inovasi dan memperkuat program kesejahteraan sosial. Bukan sebaliknya, memperbanyak pajak dan mengurangi program – program pemenuhan hak dasar. Program yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang
3. Memastikan berjalannya prinsip Supremasi Sipil dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia serta menguatkan kembali TNI/Polri yang profesional dan focus pada tugas pokok fungsinya.
4. Membangun kesadaran publik secara persuasif. Menumbuhkan prinsip saling jaga antarsesama warga masyarakat, tanpa kekerasan dan tidak melakukan tindakanperusakan serta penjarahan.
5. Mengajak semua pemuka agama, kaum budayawan, akademisi, pimpinan tempat ibadah, dan semua elemen masyarakat untuk terus menerus mendoakan dan ikut secara aktif menjaga keselamatan bangsa dan negara tercinta.
Lewat deklarasi ini, Gerakan Nurani Bangsa menegaskan bahwa suara nurani publik harus menjadi rujukan utama dalam mengambil kebijakan. Pesan kebangsaan ini diharapkan dapat meredakan situasi sekaligus mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat.
