suaralintasnusantara.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen memperkuat regulasi tata ruang demi mendukung iklim investasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Rabu (30/10).
Dalam pemaparannya, Menteri Nusron menjelaskan bahwa kementeriannya tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). RPP ini merupakan langkah lanjutan dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. “Kami menyiapkan RPP RTRWN sebagai bagian dari Program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih,” ungkap Nusron.
Kementerian ATR/BPN juga mengupayakan sinkronisasi tata ruang secara vertikal dan horizontal, termasuk menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan RTRWN. Nusron menegaskan bahwa RDTR nantinya akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) guna mempermudah proses perizinan investasi.
“Ketika saya masih di DPR, banyak keluhan terkait lambatnya pengurusan dokumen PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Setelah duduk di sini, saya pahami bahwa kendalanya terletak pada otoritas tata ruang yang masih dipegang oleh pemerintah daerah. Masih banyak daerah yang belum memiliki sistem online atau peta yang memadai. Ini menjadi salah satu prioritas koordinasi kami,” jelas Nusron.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mendukung penuh inisiatif Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan target RTRWN dan RDTR. “Kami mendesak Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan penyusunan RTR pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga akhir tahun 2024 dan memastikan terintegrasi dengan OSS,” ujar Rifqinizamy.
Hadir dalam rapat kerja tersebut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta seluruh Wakil Ketua dan anggota Komisi II DPR RI. (Ews)
