suaralintasnusantara.com – Setahun terakhir, Gereja Pimpinan Rohkudus Yahweh (GPRY) menghadapi polemik internal terkait kepemimpinan di tubuh sinode. Persoalan ini berawal dari indikasi pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh Ketua Umum Sinode GPRY sebelumnya, Pdt. Remedy Panggabean, yang memaksakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) pada 22-23 Mei 2023 di Wisma Samadi, Jakarta, meski keputusan rapat pimpinan (Rapim) tidak mendukung hal tersebut.
Menurut Pdt. Nixon Samarinang, S.Th., Sekretaris Dewan Pembina Munas Luar Biasa (Munaslub), sebelum Munas, telah diadakan tiga kali Rapim secara daring, yang menghasilkan dua opsi lokasi: Manado, dengan Majelis Daerah Sulawesi Maluku (MD Sulmal) sebagai tuan rumah, atau Jakarta, yang diajukan oleh MD Jakarta, Jawa Barat, dan Banten (Jabarten). Namun, dalam perjalanan waktu, Jabarten menarik diri sebagai tuan rumah, dan menyerahkan penyelenggaraan Munas kepada Manado.
Meskipun demikian, Pdt. Remedy Panggabean tetap mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan Munas. Hal ini memicu dualisme, di mana GPRY di Manado juga menggelar Munas di Langowan sesuai dengan hasil Rapim.
Hasil dari kedua Munas tersebut berbeda. Munas di Jakarta menghasilkan Pdt. Remedy Panggabean sebagai Ketua Sinode, sedangkan Munas di Langowan memilih Pdt. Ober Mawati, M.Th., berdasarkan petunjuk Roh. Kondisi ini menimbulkan tarik-menarik kepemimpinan di tubuh GPRY, yang kemudian direspon oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama sebagai mediator. Namun, tiga kali mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, sehingga persoalan ini dikembalikan ke internal GPRY.
Dalam upaya menyelesaikan krisis ini, 3/4 sidang lokal GPRY mendesak diadakannya Munaslub sebagai solusi. Sayangnya, Pdt. Remedy Panggabean menolak menghadiri Munaslub yang diadakan di Langowan, Sulawesi Utara, pada 6-7 November 2023. Munaslub tersebut dihadiri lebih dari 3/4 anggota sinode GPRY, termasuk Pembimas Kristen Sulut dan sejumlah pejabat daerah, dan menghasilkan Pdt. Ober Mawati sebagai Ketua Umum Sinode versi Munaslub.
Walaupun hasil Munaslub belum segera disahkan oleh Dirjen Bimas Kristen, upaya untuk menemukan titik temu terus dilakukan. Pada pertemuan 3 September 2023, diusulkan agar kepemimpinan sinode bergantian antara Pdt. Ober Mawati dan Pdt. Remedy Panggabean, namun usulan ini tidak membuahkan kesepakatan.
Meski demikian, upaya Munaslub akhirnya membuahkan hasil ketika Dirjen Bimas Kristen, Jean Tulung, mengesahkan akta kepengurusan GPRY pada 11 September 2024, di Jakarta. Pengesahan ini ditandai dengan pemberian stempel pada akta notaris, di mana hadir pengurus hasil Munaslub, termasuk Pdt. Nixon Samarinang dan Pdt. Maxi Kesek, S.Th.
Dengan pengesahan ini, Pdt. Nixon berharap GPRY bisa kembali bersatu dan menjalankan misi Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa. Agenda terdekat GPRY adalah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), yang diharapkan menghasilkan program-program positif untuk perkembangan gereja secara keseluruhan.
“Mari bersama tanpa harus memegahkan diri, tetapi apa yang kita lakukan ini semata untuk kebesaran Bapa Yahweh,” tutup Nixon.
