suaralintasnusantara.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat meresmikan Satuan Tugas Pemberantas Mafia Tanah atau SPARTAN Command Center di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Sabtu (19/10/2024).
Dalam pidatonya, Menteri AHY menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN mengemban tugas mulia yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selama delapan bulan masa jabatannya, ia sering turun langsung ke lapangan dan mendengarkan berbagai cerita dari masyarakat yang terbantu oleh program kementerian. Salah satu manfaat yang sangat dirasakan adalah kepastian hukum atas hak tanah, yang membuat banyak warga merasa lega dan bahagia.
“Saya jatuh cinta dengan ATR/BPN, walaupun hanya delapan bulan saja. Karena cerita-cerita pendek dan testimoni dari masyarakat, itulah mengapa kita harus sering-sering turun ke lapangan. Menyapa masyarakat yang menjadi korban mafia tanah memberikan kita energi untuk terus berjuang,” kata Menteri AHY.
Selain program kepastian hukum, Kementerian ATR/BPN juga serius dalam memberantas mafia tanah melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah. Satgas ini merupakan sinergi antara empat pilar: Kementerian ATR/BPN, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Satgas ini ditujukan untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan dalam sengketa tanah.
Keseriusan Satgas Anti-Mafia Tanah terbukti dengan penyelesaian berbagai kasus besar. Salah satu contohnya adalah keberhasilan penanganan kasus mafia tanah di Dago Elos, Bandung, pada 18 Oktober 2024, yang telah menjadi isu nasional sejak 2016. “Alhamdulillah, kemarin dengan niat tulus kami datang ke Bandung menyelesaikan kasus yang telah lama berlarut-larut. Ini menunjukkan bahwa Satgas Anti-Mafia Tanah selalu siap bekerja tanpa mengenal waktu, baik pagi, siang, malam, awal, tengah, maupun akhir tahun. Semangat kami terus ter-charge, tidak ada lowbatt,” tegas Menteri AHY.
Resmikan SPARTAN Command Center diharapkan menjadi langkah konkret dalam memberantas mafia tanah secara sistematis dan terstruktur, sehingga hak-hak masyarakat dapat terus terlindungi dengan baik.
