SuaraLintasNusantara.com – Kabupaten Sidoarjo – Melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan sejumlah sertipikat di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (05/05/2023). Sertipikat yang diserahkan kali ini antara lain sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD) dan Barang Milik Negara (BMN), sertipikat aset PT PLN (Persero), sertipikat tanah wakaf, serta sertpikat untuk rumah ibadah.
Perlu diketahui, salah satu manfaat dari penyertipikatan tanah selain memberikan kepastian hukum ialah dapat menaikkan perekonomian masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi/Economic Value Added (EVA) sebesar ±Rp5.219 triliun dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Hak Tanggungan. Terkhusus di Sidoarjo, kontribusi BPHTB di kabupaten ini naik sebesar ±Rp160 miliar sejak tahun 2020. Hal ini membuktikan sertipikasi tanah turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah.
“Program PTSL ini sudah menaikkan perekonomian masyarakat, dari 2017 sampai 2023 ini, kalau saya lihat di dashboard-nya Pusdatin Kementerian ATR/BPN ada ±Rp5.219 triluin uang beredar di masyarakat hasil dari Hak Tanggungan. Artinya ini adalah indikasi perekonomian rakyat sedang berkembang,” ucap Hadi Tjahjanto dalam sambutannya
Salah satu fokus penyertipikatan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN adalah terhadap tanah rumah ibadah dan wakaf yang ditargetkan selesai pada 2024. Jika seluruh rumah ibadah telah sertipikatkan maka bisa dengan mudah menyampaikan data jumlah seluruh rumah ibadah yang ada di Indonesia.
“Program penyertipikatan tanah wakaf terus kita lakukan sampai dengan akhir 2024. Saya telah meminta kepada Pak Kepala Kanwil (Kantor Wilayah, red) untuk segera mendata semua masjid, rumah ibadah lainnya, agar lebih mudah dimonitor mana yang belum tersertipikasi,” tutur Hadi Tjahjanto.
Pada kesempatan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar melaporkan capaian-capaian yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Capaian tersebut di antaranya penyelesaian permasalah dan penyertipikatan lahan Lapindo yang akan selesai pada Mei 2023. Ia juga telah meminta Kepala Kantor Pertanahan untuk segera melaporkan jumlah masjid dan rumah ibadah lainnya di Mei 2023 pula.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali turut menyampaikan kebanggaannya terhadap program PTSL. Ia pun meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk menambah program PTSL pada Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan banyaknya manfaat baik yang dirasakan masyarakat Sidoarjo. “Pak Menteri, mohon PTSL di Sidoarjo ini ditambah, karena itu sangat berdampak baik buat kami,” ungkap Bupati Sidoarjo.
Selanjutnya, Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan agenda untuk berziarah di makam Sunan Ampel, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Di kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan satu sertipikat yang diperuntukkan sebagai lahan parkiran Yayasan Sunan Ampel.
Turut hadir dalam kunjungan kali ini, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Internal, Frederick Situmorang; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penyelesaian Sengketa dan Konflik, Imam Pramukarno; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Kevin Haikal; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Rizal beserta jajaran; perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo; Ketua Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia; serta Perwakilan Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia.
(Red)
