SuaraLintasNusantara.com – Bandung – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memantau pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan pada daerah piloting di wilayah Jawa Barat. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan guna melihat implementasi rencana aksi yang telah dilakukan dan melihat dampaknya terhadap angka kemiskinan.
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara menjelaskan fokus monitoring dan evaluasi kali ini adalah pada akurasi data, sinkronisasi program kegiatan, inovasi-mengajak kolaborasi, keterlibatan pihak lain dalam pengentasan kemiskinan, dan sistem pengawasan. “Kami berharap dengan fokus pada empat hal tersebut, dapat memberikan dampak pada penurunan angka kemiskinan secara nyata,” jelasnya saat melakukan Monitoring Progress Evaluasi Pelaksanaan RB Tematik di Jawa Barat, Kamis (04/05).
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan menjelaskan fokus utama penerapan RB tematik kemiskinan di Provinsi Jawa Barat mencakup empat aspek. Pertama, peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi dan pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Aspek berikutnya adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program penanggulangan kemiskinan; pengembangan kapasitas dan SDM dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; serta memperkuat pemahaman dan komitmen dari pihak terkait terhadap program penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan tahun 2023, angka kemiskinan Jawa Barat pada September 2022 sebesar 7,98 persen, turun 0,08 persen dari Maret 2022 yang mencapai 8,06 persen. Jumlah penurunan persentase tersebut setara dengan 17 ribu orang.
“Berdasarkan data BPS juga diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat menurunkan angka kemiskinan terbanyak se-Indonesia pada September 2022. Hal ini menggambarkan bahwa aksi-aksi pengentasan kemiskinan sudah mulai terasa dampaknya,” ungkapnya.
Sejalan dengan upaya pemerintah provinsi, Kota Bandung turut menorehkan capaian penurunan angka kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung Anton Sunarwibowo menjelaskan angka kemiskinan tahun 2022 turun dari 4,37 persen menjadi 4,25 persen.
Upaya penurunan angka kemiskinan di Kota Bandung ditunjang dengan perbaikan tata kelola pemerintahan program pengentasan kemiskinan melalui perbaikan akuntabilitas kinerja, tata laksana, organisasi, SDM, deregulasi, pengawasan dan pelayanan. “Selain tata kelola yang terus diperbaiki, salah satu penyebab turunnya angka kemiskinan adalah berkat inovasi pengentasan kemiskinan-keluarga cemara melalui penguatan peran keluarga dan pengurangan beban pengeluaran,” ujar Anton.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga turut menggenjot upaya pengentasan kemiskinan lewat optimalisasi inovasi di berbagai sektor. Pemkab Sumedang mengembangkan aplikasi Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) yang merangkum data by name by address, sehingga bisa memantau warga yang sudah atau belum mendapat bantuan.
Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbang Kabupaten Sumedang Mety Sipriyati menjelaskan, Sumedang juga sudah melakukan MoU dengan BPS untuk mengintegrasikan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) BPS dengan aplikasi Desa Cantik. Selanjutnya, Pemkab Sumedang juga tengah membangun logframe pengentasan kemiskinan, dengan aplikasi SIGESIT (Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan) untuk mengintegrasikan program kegiatan dalam pengentasan kemiskinan secara lintas sektor yang dibantu artificial intelligence.
Di tengah ragam upaya tersebut, Mety juga menyampaikan tantangan dan hambatan implementasi RB tematik salah satunya terkait kebijakan yang berubah-ubah tentang data sasaran yang harus digunakan. “Kami juga merasakan integrasi program penanggulan kemiskinan dari hulu hilir yang masih sulit dilaksanakan, kemiskinan kultural juga menjadi salah satu penyebab dominan tingkat kemiskinan masih tinggi, ketersediaan SDM profesional yang mengelola penanggulangan kemiskinan sangat terbatas, dan kolaborasi penanggulangan kemiskinan belum optimal,” ungkapnya.
Kementerian PANRB akan terus melakukan monitoring dan evaluasi pada daerah piloting pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Nantinya rencana aksi daerah piloting yang telah memberikan dampak akan menjadi bahan best practice yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lainnya.
(Red)
