Suaralintasnusantara.com|Balikpapan – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto meresmikan gedung Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Rabu (22/02/2023). Peresmian berlangsung di Aula Kantah Kota Balikpapan dan dilanjutkan dengan pengarahan oleh Menteri ATR/Kepala BPN kepada jajaran di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur.
Atas berdirinya kantor baru, Hadi Tjahjanto berharap jajaran Kantah Kabupaten Kutai Kartanegara bisa lebih semangat dan terus meningkatkan etos kerja demi tercapainya target Program Strategis Nasional (PSN) seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, hingga penanganan sengketa dan konflik pertanahan. “Terima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian. Selamat menempati kantor baru. Mudah-mudahan kinerjanya semakin meningkat. Mari kita hadapi tantangan ke depan dengan profesionalisme yang mantap,” ujarnya.
Menteri ATR/Kepala BPN menilai, perbaikan mutu sarana dan prasarana serta kinerja dari para jajaran sangatlah dibutuhkan. Sebab, apa yang harus dikerjakan ke depan bukannya semakin ringan, namun banyak tantangan yang harus dihadapi. Hal pertama yang ia tekankan adalah soal penyelesaian PTSL yang dikebut pelaksanaannya hingga awal tahun 2025. “_Roadmap_ (PTSL, red) sudah dibuat semuanya, termasuk perencanaan di dalamnya,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Selanjutnya, ia mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya program elektronik sehingga sistem pemerintah berbasis elektronik yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN mendapat apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Karena dari empat layanan itu bisa mengurangi 35-40% kepadatan layanan masyarakat. Mulai dari Pengecekan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Zona Nilai Tanah (ZNT), dan Hak Tanggungan,” imbuh Hadi Tjahjanto.
Dengan begitu, Hadi Tjahjanto mengungkapkan rencananya untuk menambah satu layanan elektronik yang dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat, yaitu peralihan atau jual beli elektronik. Namun, hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut, terlebih masih ada hambatan di masyarakat yang belum bisa beradaptasi menggunakan sistem elektronik. “Oleh sebab itu, di daerah perlu diberi layanan khusus bagi masyarakat, yang belum terbiasa menggunakan elektronik agar dibantu. Kalau ditambah satu ini mungkin sudah hampir 70% bisa mereduksi layanan masyarakat,” lanjutnya.
Secara ekonomi, Hadi Tjahjanto mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN telah memberikan kontribusi yang baik untuk negara melalui layanan elektronik dan pendaftaran tanah yang saat ini sebanyak 101 juta bidang tanah berhasil terdaftar. Ia menjelaskan, setidaknya terdapat Rp5.219 triliun yang berputar di masyarakat berkat kedua hal tersebut. “Di sini kita membuktikan bahwa sertipikat memiliki nilai ekonomi yang tinggi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN merupakan institusi yang membuat regulasi atas tanah dan ruang, baik ruang di atas maupun di bawah permukaan tanah. Ia menyatakan, saat ini sedang diolah bagaimana mengatur tata ruang tersebut sehingga nilai ekonomi tanah semakin tinggi. Tak hanya itu, hal ini sejalan dengan arahan presiden yang menyampaikan bahwa investasi adalah kunci, maka seharusnya para investor dapat diberikan kemudahan dalam hal perizinan.
“Target kita 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga saya minta (kepada Pemda, red) supaya apabila membuat satu produk, yaitu tata ruang agar mengajak Kepala Kanwil atau Kepala Kantah karena yang membuat RDTR itu Sekretaris Daerah sebagai ketuanya. RDTR dan investasi begitu penting sehingga tugas kita adalah mendukung agar investor juga bisa masuk dan mendapatkan karpet merah di Indonesia,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi melaporkan terkait pembangunan Kantor Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia menerangkan, Kantah Kabupaten Kutai Kartanegara dibangun seluas 1.286,04 m2 dan dibangun di atas tanah 2.555,00 m2 yang saat ini sudah menjadi aset Kementerian ATR/BPN. “Untuk itu, kami berharap dengan pembangunan kantor ini akan menjadi daya dorong kami untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan pelayanan di masa depan,” kata Asnaedi.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Internal, Frederick Situmorang; Wakil Penasehat Utama Menteri ATR/Kepala BPN, Kevin Haikal; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; serta seluruh Kepala Kantah se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. (LS/PHAL)
